Dedi Mulyadi: Orang Dewasa Nakal Siap-Siap Masuk Barak Militer Mulai Juni 2025

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa mulai Juni 2025, program pembinaan karakter dengan pendekatan semi militer akan diperluas untuk mencakup orang dewasa yang berperilaku meresahkan masyarakat. Program ini sebelumnya difokuskan pada pelajar bermasalah dan kini akan menyasar individu dewasa yang tidak memenuhi unsur pidana namun sering membuat onar, seperti preman, pemabuk, dan pelaku intimidasi di ruang publik.

Kriteria Peserta Program

Orang dewasa yang akan mengikuti program ini adalah mereka yang:

• Sering mabuk-mabukan dan membuat keributan.

• Mengganggu ketertiban umum di pasar, perempatan, atau area publik lainnya.

• Mengintimidasi warga atau pelaku usaha, sehingga menghambat investasi.

• Menelantarkan keluarga, seperti istri dan anak.

• Terlibat dalam geng jalanan atau aktivitas premanisme lainnya.

Lokasi dan Pelaksanaan

Program ini akan dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, menggunakan pendekatan semi militer untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab peserta. Dedi Mulyadi menekankan bahwa individu yang terlibat dalam tindak pidana tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sementara program ini ditujukan bagi mereka yang tidak memenuhi unsur pidana namun meresahkan masyarakat.

Dukungan Ekonomi bagi Keluarga

Untuk memastikan kesejahteraan keluarga peserta selama menjalani program, pemerintah provinsi akan memberikan solusi ekonomi. Peserta program akan diarahkan untuk bekerja dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan rumah rakyat. Upah dari pekerjaan ini akan disalurkan kepada keluarga mereka yang ditinggalkan, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tetap terpenuhi.

Tujuan Program

Dedi Mulyadi berharap program ini dapat memutus rantai kejahatan ringan yang sering kali berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius setelah seseorang menjalani hukuman pidana ringan. Dengan pendekatan pembinaan karakter dan pemberdayaan ekonomi, diharapkan individu yang sebelumnya meresahkan dapat berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat.

Tanggapan Publik

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung langkah tegas ini sebagai upaya nyata dalam memberantas premanisme dan meningkatkan keamanan. Namun, ada juga yang mengkritisi pendekatan ini, terutama terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia dan efektivitas jangka panjangnya. Diskusi publik mengenai kebijakan ini terus berkembang seiring dengan implementasinya.

Baca Juga: Carlo Ancelotti Jadi Pelatih Baru Timnas Brasil, Mulai Kerja Akhir Mei